Jumat 16 Juli, KLC Gelar Webinar Bertajuk:

foto web

Urgensi Percepatan Undang-undang Daerah Kepulauan

Presiden KLC Dr Parningotan Malau  ST SH MH : Covid-19 Tidak  Membuat Pergerakan Menjadi Terbatas

Sinarkeprinews.com.Batam-Kepri Lawyers Club (KLC) Jumat (16/7) 2021, akan menggelar Webinar  bertajuk :  “Urgensi Percepatan Undang-undang Daerah Kepulauan”.   Penyelenggaraan Webinar yang akan digelar KLC berkaitan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Daerah Kepulauan merupakan salah satu wujud nyata kehadiran negara di Daerah Kepulauan.

Presiden KLC Dr Parningotan ST SH MH

Pernyataan tersebut bukanlah sekedar isapan jempol semata.  Keberadaan Undang-undang yang mewadahi pengaturan Daerah Kepulauan mesti dibaca sebagai respon politik Negara terhadap perkembangan global dan eksistensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dalam satu tarikan nafas yang sama dengan tekad Presiden Joko Widodo menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Suatu penegasan jati diri sebagai bangsa bahari dan negara maritim (Nawacita) sebagai ikhtiar membangun Indonesia sebagai kekuatan negara-bangsa yang bersatu (unity), sejahtera (prosperity) dan berwibawa (dignity).

Harapan atas jawaban kerinduan masyarakat kepulauan tersebut ditangkap oleh Kepri Lawyers Club (KLC) dengan menghadirkan sebuah Webinar bertajuk “Urgensi Percepatan Undang-Undang Daerah Kepulauan” yang dilaksanakan pada hari Jumat (16/07/2021).

“KLC tidak ingin kondisi Covid-19 membuat pergerakan menjadi terbatas. Bagaimanapun, untuk menjawab kerinduan para pihak yg beharap KLC dapat efektif berperan di Kepri sesuai visi misinya, maka ditengah keadaan dimana Covid-19 yang justru semakin meningkat kita  akan mulai lagi melakukan kegiatan,” ungkap Dr.(Cand). Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H (Ketua Bidang Penelitian KLC Indonesia), yang dibenarkan Presiden KLC Indonesia (Dr. Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H.).

Dimotori Presiden KLC sebagai Moderator, Webinar kali ini menghadirkan beberapa Narasumber, diantaranya Gubernur Provinsi Kepulauan Riau (H. Ansar Ahmad, S.E., M.M), Anggota DPR RI (Mayjend. TNI. Mar. (Purn) Sturman Panjaitan, S.H), Ketua Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI (Dr. Badikenita Putri Sitepu, S.E., M.Si, Timja DPD RI RUU Daerah Kepulauan (Dr. Richard H. Pasaribu, B.Sc., M.Sc, dan dari unsur Akademisi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji (Assoc. Prof. Dr. Oksep Adhayanto, S.H., M.H.).

Harapan dari terselenggaranya Webinar ini disamping agar pemerintah segera memberikan sikap yang jelas mengenai pengaturan Daerah Kepulauan, juga agar terjalin kerjasama dari Provinsi-Provinsi Kepulauan agar Undang-Undang Daerah Kepulauan ini segera dibahas dan segera disahkan. Tentu saja dengan tetap mengedepankan pandangan hidup, nilai-nilai luhur masyarakat dan cita hukum yang berakar kepada falsafah bangsa kita sebagaimana termaktub dan bersumber dari Pancasila dan UUD Tahun 1945. (*)

 

 

 

 

BAGIKAN :

banner sinar1
banner sinar2
sinarkeprinews.com banner bawah
2 1 vote
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments

Baca Juga

0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x